Kebijakan Perusahaan terkait Gratifikasi, anti pungli dan gratifikasi

Untuk dapat mendorong penerapan praktik GCG, Perusahaan menerapkan pengelolaan Gratifikasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.566/19/9/2/IPCTPK-17 tanggal 19 September 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar, dan Penerapan Whistleblowing System.

Download Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar, dan Penerapan Whistle Blowing System.

Secara definitif, gratifikasi adalah pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh Insan Perusahaan yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/wewenangnya di perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mempengaruhi independensinya dalam bekerja.

Lebih lanjut, pengelolaan Gratifikasi Perusahaan mendefinisikan, “Hadiah/Cinderamata” sebagai halhal yang meliputi uang, barang, rabat (discount),komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Sementara yang dikategorikan “Hiburan” yaitu segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku, kegiatan yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya.

Implementasi Pelaksanaan Pengelolaan Gratifikasi:

Sebagai implementasi atas Pedoman Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan Pungutan Liar & Penerapan Whistleblowing System (WBS) di lingkungan PT IPC Terminal Petikemas, Perusahaan telah membuat:

  • Tim Adhoc UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) sesuai dengan Peraturan Direksi PT IPC Terminal Petikemas Nomor: HK.56/20/10/1/IPCTPK-17 tentang Pembentukkan Tim UPG pada pelaksanaan Sistem Pencegahan & Penanggulangan Gratifikasi di Lingkungan PT IPC Terminal Petikemas tanggal 20 Oktober 2017. Tim UPG juga telah melaporkan kegiatan Tim kepada Direktur Utama PT IPC Terminal Petikemas sesuai dengan Nota Dinas Nomor: LT.19/4/12/1/D14-17 perihal Laporan Unit  Pengendali  Gratifikasi PT IPC Terminal Petikemas tanggal 4 Desember 2017;
  • Perusahaan telah melakukan himbauan kepada pengguna jasa di wilayah operasi Common Area perihal penolakan terhadap pungutan liar (pungli) melalui media stiker dan banner di beberapa titik area lapangan dan kantor;
  • Perusahaan telah membuat saluran/ media pengaduan atas praktik pungli melalui beberapa saluran antara lain, saluran telepon, handphone, email dan aplikasi pengaduan melalui website perusahaan; www.ipctpk. co.id;
  • Perusahaan telah melakukan sosialisasi terkait Pedoman Pelaksanaan GCG, Kode Etik, Anti Pungli, Gratifikasi, Korupsi dan Whistleblowing System (WBS) kepada jajaran manajerial dan pegawai PT IPC Terminal Petikemas;
  • Board of Director (BOD) dan pegawai telah menandatangani Komitmen Pelaksanaan Kode Etik serta Anti Pungli, Gratifikasi & Korupsi;

Pungutan Liar

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi; Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai/penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Perusahaan telah mengeluarkan Pedoman Pelaporan Pungutan Liar yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: HK.566/19/9/2/ IPCTPK-17 tanggal 19 September 2017. Pedoman ini tidak hanya melarang insan PT IPC Terminal Petikemas untuk terlibat dalam pungutan liar, namun juga memberikan metode yang lengkap bagi insan PT IPC Terminal Petikemas untuk dapat melaporkan pungutan liar yang ditemuinya. Melalui pedoman ini, Perusahaan berkomitmen kuat untuk memberantas praktik korupsi di segala aspek, termasuk pungutan liar.